Investasi Ilegal PT. Inti Benua Indonesia

ANALISIS KASUS INVESTASI ILEGAL PT. INTI BENUA INDONESIA

 

Adisti Anggraeni Putri (20215155)

Hadiyanto (22215978)

Putri Kladia Khairunnisa (25215448)

Reza Gilang Pradewa (25215829)

Kelas : 2EB12

 Kronologi kasus PT Inti Benua Indonesia :

 Perusahaan Pablo Putra Benua, PT. Inti Benua Indonesia, diminta menutup aktivitas bisnisnya terkait izin usaha ilegal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 11 Januari 2017. Pasalnya, perusahaan ini termasuk dalam daftar perusahaan investasi yang menawarkan produk investasi yang berpotensi merugikan masyarakat. 

Perusahaan investasi ini seperti layaknya lembaga pembiayaan lainnya melalui program mereka yang disebut IBIS54 PRO. Melalui program hak guna pakai (HGP) ini, calon konsumen hanya mengeluarkan biaya Down Payment (DP) sebesar 54% dari harga On The Road (OTR) dan sudah dapat menggunakan motor atau mobil yang diinginkan tanpa cicilan bulanan, tanpa bayar pajak dan asuransi tetap.

Menurut OJK, kegiatan yang dilakukan PT Inti Benua Indonesia adalah kegiatan yang menyerupai dengan lembaga pembiayaan sehingga diperlukan izin untuk melakukan kegiatan tersebut.

Modus operandi yang dipakai perusahaan ini, menurut OJK, calon konsumen yang ingin memiliki kendaraan, pertama kali harus membayar biaya administrasi (untuk mobil sebesar Rp. 5.000.000 dan untuk motor sebesar Rp. 750.000), kemudian mengisi formulir pemesanan unit dan kelengkapan data pribadi.Lalu calon konsumen tersebut, harus membayar deposit sebesar 54% dari harga OTR kendaraan yang diinginkan serta menandatangani kontrak HGP IBIS.

Setiap tahun calon konsumen harus membayar deposit (untuk mobil sebesar 10% dan untuk motor sebesar 15% maksimal jangka waktu yang diberikan satu kali melakukan kontrak tiga tahun.

Di akhir kontrak selama tiga tahun, mobil dikembalikan dan dana deposit dikembalikan namun dipotong 10%. Namun untuk motor, sepeda motor dikembalikan dan dana deposit dikembalikan tetapi dipotong 15% atau menjadi hak milik dengan menambah biaya 15%.

Seperti diberitakan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Tugas Waspada Investasi memutuskan untuk menghentikan aktivitas enam perusahaan investasi yang selama ini beroperasi tanpa izin dan berpotensi merugikan masyarakat.

Analisis Kasus PT. Inti Benua Indonesia :

Menurut kelompok kami jika diperhatikan, dalam kasus di atas terdapat beberapa unsur penting yang mengindikasikan terhadap tindakan pidana penipuan. Baik dari segi unsur objektif maupun unsur subjektif dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku dalam kasus tersebut. Unsur objektif dalam kasus tersebut terlihat jelas dari cara-cara yang digunakan pelaku, yaitu adanya upaya untuk membujuk calon konsumen hanya mengeluarkan biaya Down Payment (DP) sebesar 54% dari harga On The Road (OTR) dan sudah dapat menggunakan motor atau mobil yang diinginkan tanpa cicilan bulanan, tanpa bayar pajak dan asuransi tetap. Hal ini perusahaan telah melanggar izin untuk melakukan usaha tersebut.

Sedangkan unsur subjektif yang mengindikasikan tindakan pidana penipuan yang terdapat dalam kasus diatas yaitu adanya kesengajaan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Karena, Di akhir kontrak selama tiga tahun, mobil dikembalikan dan dana deposit dikembalikan namun dipotong 10% untuk perusahaan. Sedangkan  untuk motor, sepeda motor dikembalikan dan dana deposit dikembalikan tetapi dipotong 15% jika konsumen ingin menjadi hak milik bagi motor dan mobil dikenakan tambahan biaya 15%. Hal ini sangat merugikan para konsumen.

Dari unsur-unsur yang terkandung dalam kasus di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kasus tersebut termasuk tindak pidana penipuan dalam bentuk, yaitu :

1.     Pasal 378 KUHP jo pasal ayat 1 Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun"

2.     Pasal 372 KUHPidana junto pasal 55 ayat 1 Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Menurut pendapat Kami juga investasi ini sangat merugikan konsumen karena dalam berinvestasi konsumen mengharapkan akan memperoleh keuntungan tetapi investasi illegal ini tidak menunjukan keuntungan yang akan di dapat oleh konsumen, karena konsumen harus membayar deposit ketika ingin dikembalikan namun dipotong sebesar 10% dan ketika ingin menjadi hak milik dikenakan tambahan biaya 15%.

Daftar Pustaka :  https://tirto.id/pablo-putera-benua-tersangkut-kasus-investasi-ilegal-cgDU diakses pada tanggal 25 April 2017

http://konsultasihukum24jam.blogspot.co.id/2014/08/penjelasan-pasal-378-kuhp-tentang.html diakses pada tanggal 25 April 2017

https://finance.detik.com/moneter/d-3393293/ini-dia-6-investasi-bodong-yang-ditutup-ojk diakses pada tanggal 25 April 2017

http://finansial.bisnis.com/read/20161115/90/602932/begini-ancaman-pidana-penghimpun-dana-ilegal diakses pada tanggal 25 April 2017

Kasus Korupsi E-KTP Aspek Hukum & Ekonomi

Nama Kelompok :

Adisti Anggraeni Putri (20215155)

Hadiyanto (22215978)

Putri Kladia Khairunnisa (25215448)

Reza Gilang Pradewa (25215829)

Penjabaran Singkat Kasus Mega Korupsi E-KTP :

Kasus KTP elektronik alias e-KTP sudah lama bergulir. Kasus ini diduga merugikan negara lebih dari Rp2 triliun. Bahkan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menilai, kasus korupsi ini adalah kasus paling serius. Dua tersangka dari Kementerian Dalam Negeri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Konsorsium PT PNRI memenangkan tender dengan penawaran harga Rp5,8 triliun. Padahal, para pesaingnya mengajukan penawaran lebih rendah, antara Rp4,7 triliun- Rp4,9 triliun. KPK juga memeriksa banyak pihak. Termasuk para anggota Komisi II DPR, periode 2009-2014.

Bagaimana kronologinya kasus korupsi E-KTP?

Sejak Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk disahkan, data penduduk harusnya sudah dibangun. Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab atas administrasi kependudukan ini. Lelang e-KTP ini dimulai pada 2011. Terpidana korupsi M Nazaruddin bahkan membeberkan, pengaturan lelang ini sudah berlangsung sejak Juli 2010.

Akhirnya, pada Juni 2011, Kementerian Dalam Negeri mengumumkan Konsorsium PT PNRI sebagai pemenang dengan harga Rp5,9 triliun. Konsorsium ini terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT Sandhipala Arthapura, PT Len Industri (Persero), PT Quadra Solution). Mereka menang setelah mengalahkan PT Astra Graphia yang menawarkan harga Rp6 triliun. Tapi banyak pihak menilai janggal munculnya pemenang.

Dalam proses lelang, menurut ICW (Indonesian Corruption Watch) ada kejanggalan. Tiga hal yang janggal menurut ICW adalah post bidding, penandatanganan kontrak pada masa sanggah banding, dan persaingan usaha tidak sehat. Post bidding adalah mengubah dokumen dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran. Selain itu, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah) menilai, kontrak itu ditanda tangani saat proses lelang tengah disanggah, oleh dua peserta lelang, Konsorsium Telkom dan Konsorsium Lintas Bumi Lestari.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan ada persekongkolan dalam tender penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (e-KTP) Tahun 2011-2012. Pelakunya, menurut KPPU adalah Panitia Tender, Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), dan PT Astra Graphia Tbk. Dalam putusan tersebut, majelis KPPU membeberkan bentuk-bentuk persekongkolan yang dilakukan antara PNRI dan Astra Graphia. Persengkokolan juga dijalin dengan panitia lelang.

KPK mulai menelusuri dugaan korupsi pada 22 April 2014. Komisi menetapkan “S”, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sebagai tersangka. Enam bulan selepas KPK masuk, MA dalam putusannya menolak kasasi KPPU tersebut.

Dua setengah tahun jadi tersangka, “S” baru ditahan pertengahan Oktober lalu. Belakangan, KPK menetapkan “IR” yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan meyakini, kasus dugaan korupsi e-KTP tidak hanya dilakukan oleh dua tersangka itu. Untuk mengusut kasus ini, tim penyidik KPK telah memeriksa 110 orang yang dianggap mengetahui proses proyek e-KTP. Banyak tokoh sudah diperiksa. Di antaranya mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Bahkan, Ketua DPR Setya Novanto juga bakal diperiksa.Wakil Ketua KPK lainnya, Laode M Syarief menyatakan, kasus e-KTP merupakan salah satu kasus yang menjadi fokus KPK saat ini.  

Analisis Aspek Hukum :

§  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas menyebut unsur pidana wajib dilaporkan ke pihak berwajib.Selain itu, BPK juga bisa memanfaatkan konsep whistleblower untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum kasus e-KTP ini.

§  Berdasarkan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seorang whistleblower bisa melaporkan indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja dan memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.

§  Berdasarkan  UU No. 20 Tahun 2001 juncto UU No. 31 Tahun 1999, perbuatan korupsi diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama duapuluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 milyar. Mengenai penerapan pidana mati terhadap terdakwa korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu.

§  Berdasarkan penjatuhan pidana bagi perkara korupsi yang diakomodir dalam RKUHP dalam BAB XXXI menganai tindak pidana jabatan (Pasal 661 – Pasal 687 ) dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak kategori V( Pasal 80 ayat 3 huruf e ,dengan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,00).

§  Berdasarkan pada BAB XXXII mengenai tindak pidana korupsi ( Pasal 668 – Pasal 701 ) cukup bervariatif mulai dari pidana penjara paling singkat satu tahun, lima tahun, tujuh tahun, sembilan tahun,  dan paling lam 15 tahun serta pemberatan pidana satu per tiga masa tahanan apabila merugikan keuangan dan perekonomian negara ( Pasal 702 ). Dan denda paling sedikit kategori I (Pasal 80 ayat 3 huruf a dengan denda sebesar Rp.6.000.000 ) paling banyak kategori VI (Pasal 80 ayat 3 huruf f dengan  denda sebesar Rp. 12.000.000.00).

Analisis Aspek Ekonomi :

KPK baru mengumumkan total kerugian negara dalam kasus ini pada 2016, yakni sebesar Rp 2,3 triliun. Dari angka tersebut, sebanyak Rp 250 miliar dikembalikan kepada negara oleh 5 korporasi, 1 konsorsium, dan 14 orang. Nilai kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Angkanya pun sangat fantastis yang lebih dari Rp 2 triliun.

Selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut. Nilai proyek tersebut mencapai Rp6 triliun dan saat itu diperkirakan kerugian negara sebesar Rp1,12 triliun.  

Dari segi ekonomi sendiri, korupsi akan berdampak banyak perekonomian negara kita. Yang paling utama pembangunan terhadap sektor - sektor publik menjadi tersendat. Dana APBN maupun APBD dari pemerintah yang hampir semua dialokasikan untuk kepentingan rakyat seperti fasilitas-fasilitas publik hampir tidak terlihat realisasinya, kalaupun ada realisasinya tentunya tidak sebanding dengan biaya anggaran yang diajukan.. Contoh kecilnya saja, jalan - jalan yang rusak dan tidak pernah diperbaiki akan mengakibatkan susahnya masyarakat dalam melaksanakan mobilitas mereka termasuk juga dalam melakukan kegiatan ekonomi mereka. Jadi akibat dari korupsi ini tidak hanya mengganggu perekonomian dalam skala makro saja, tetapi juga mengganggu secara mikro dengan terhambatnya suplai barang dan jasa sebagai salah satu contohnya.

Hal ini akan menambah tingkat kemiskinan, pengangguran dan juga kesenjangan sosial karena dana pemerintah yang harusnya untuk rakyat justru masuk ke kantong para pejabat dan orang - orang yang tidak bertanggung jawab lainnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak optimal ini akan menurunkan kualitas pelayanan pemerintah di berbagai bidang. Menurunnya kualitas pelayanan pemerintah akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan masyarakat yang semakin berkurang kepada para pejabat negara.

Korupsi mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik. Korupsi mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam bentuk peraturan dan kontrol akibat kegagalan pasar (market failure).  Korupsi juga menghambat pendapatan pajak.

Kasus mega korupsi e-ktp, pembuatan ktp di seluruh Indonesia jadi terhambat bahkan sampe berbulan-bulan e-ktp belom selesai. Pada tahun 2017 ini yang sedang dilaksanakan Pilkada serentak, banyak warga yang kehilangan hak suara memilih pemimpin daerah karena tidak adanya e-ktp.

https://beritagar.id/artikel/berita/kronologi-sengkarut-korupsi-e-ktp Diakses pada tanggal 24 Maret 2017. Pukul 11;00

https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-pendukung Diakses pada tanggal 24 Maret 2017. Pukul 11;00

https://news.detik.com/berita/d-3442042/kasus-e-ktp-rp-23-t-kerugian-negara-2-tersangka-dan-280-saksi Diakses pada tanggal 24 Maret 2017. Pukul 11;00

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_31_99.htm  Diakses pada tanggal 24 Maret 2017. Pukul 11;00